Banyak orang mempertanyakan mengapa PKS mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Bahkan ada yang mengatakan kalau PKS ingin berdakwah, mengapa harus bikin partai?

Silakan berdakwah di masjid-masjid, di surau-surau atau di mushala-mushala. Tidak usah ikut-ikutan maju ke panggung politik. Pemahaman ini sering dikemukakan oleh para pengamat maupun politisi. Mereka menganggap PKS salah kaprah ketika ikut di kancah politik.

Sebetulnya hakikat dakwah adalah ishlah (dari bahasa Arab), artinya perbaikan. Bila kita ingin memperbaiki kualitas umat, kualitas masyarakat, berarti kita telah melakukan ishlah.

Dalam terminologi lain, kata ishlah juga bermakna reformasi. How to reform this nation. PKS yakin perbaikan itu dapat dilakukan secara gradual dengan meminimalisasi efek-efek destruktif tentunya. Jadi sebagai pendukung reformasi, PKS akan terus berjuang mengemban amanah reformasi dengan langkah-langkah dakwah.

Dakwah memiliki tahapan. Pertama, memperbaiki diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, hingga memperbaiki negara. Inilah yang sekarang sedang dilakukan PKS. Istilah kami berdakwah di level negara.

PKS, misalnya, menganggap parlemen sebagai mimbar dakwah. Kebijakan atau keputusan yang dihasilkan parlemen harus membela rakyat dan berpihak kepada umat. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, PKS mengadvokasi dan memberikan manfaat kepada umat Islam dalam skala yang lebih luas.

PKS telah bergeser?
Akhir-akhir ini kerap muncul pertanyaan, apakah PKS telah bergeser dari ideologi dan asas Islam? Apakah sudah tergoda oleh dunia, lalu memunculkan iklan Soeharto, meninggalkan jati dirinya, melupakan khiththah perjuangan, dan seterusnya?

Dalam hal ini saya tegaskan asas PKS tetap Islam. PKS tetap berangkat dari ideologi Islam dengan moral dasar Islam dan tidak akan pernah bergeser dari prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini sesungguhnya terinspirasi oleh Piagam Madinah di mana intinya memberikan kebebasan beribadah bagi seluruh warga sesuai keyakinan masing-masing, tidak saling mengganggu dan bersinergi antar komponen bangsa.

Dalam kiprah PKS ada yang disebut mabadi’ dan ada pula kaifiyah. Mabadi’ adalah hal-hal yang bersifat prinsip, yang tsabit atau kokoh. PKS memiliki AD/ART yang menjadi pedoman keorganisasian, falsafah dasar perjuangan dan platform pembangunan, yang semuanya bersumber dari ajaran Islam tentang keadilan.

Itulah mabadi’ PKS. Kaifiyah adalah sesuatu yang bersifat operasional. Untuk kasus Iklan PKS yang di antaranya menampilkan gambar Soeharto, sebenarnya DPP PKS belum pernah memutuskan atau mengusulkan beliau sebagai pahlawan. Pada sisi lain, kami memahami pemberian gelar pahlawan nasional adalah domain pemerintah, bukan PKS.

Iklan yang sempat ditayangkan dalam menyambut Hari Pahlawan selama tiga hari itu mendapat kritikan dan tanggapan sangat luas dari masyarakat dan pengamat. Sebenarnya iklan tersebut tidak bermaksud memahlawankan Soeharto. Desain awalnya ketika muncul gambar Bung Karno dan Pak Harto diikuti dengan kalimat: ”Mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa”. Lalu, muncul gambar KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan diikuti kalimat: ”Mereka sudah memberikan apa yang mereka punya”, lalu muncul gambar selanjutnya dan seterusnya. Inilah konsep story board, iklan yang diperlihatkan kepada DPP.

Ungkapan yang menyatakan bahwa Soekarno dan Soeharto sudah melakukan apa yang mereka bisa adalah suatu ungkapan yang bersifat umum dan netral. Soal benar atau salah tindakan mereka kita serahkan penilaiannya kepada masyarakat. Namun, pada pengolahan iklan selanjutnya, kata guru bangsa dimunculkan terlebih dahulu dan di sinilah letak kontroversinya. Kami menganggap sangat wajar reaksi sebagian masyarakat terhadap penayangan iklan yang berdurasi hanya 30 detik itu serta masa tayang yang hanya selama tiga hari.

Hasil kreasi Tim Pemenangan Pemilu serta konsultan iklan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tersebut membuat banyak mata terbelalak. Maka tudingan PKS diduga menerima aliran dana dari Cendana dan berbagai spekulasi pun merebak, juga fitnah-fitnah lainnya.

Secara mabadi’ atau prinsip, tidak ada yang berubah dari PKS. Tidak ada keputusan yang menyatakan Soeharto adalah pahlawan. Tidak ada perubahan khitthah. Namun, secara kaifiyah, mungkin saja ada yang keliru.

Tentunya merupakan kewajiban kami mengoreksi dan sebagai bahan pertimbangan sebelum penayangan iklan-iklan berikutnya di media massa. PKS akan tetap berjuang untuk bersih, peduli dan profesional, sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu tag line kami.

Dalam hal acara rekonsiliasi nasional, ini semacam proposal untuk cut off, memutus dendam sejarah agar pergantian rezim tidak diikuti oleh cercaan dan caci-maki antarpengikutnya. Betapa energi bangsa ini akan tersia-sia karenanya. Padahal, banyak permasalahan mendasar masih menghambat laju pembangunan bangsa kita.

Banyak pengamat mengatakan pada 2009 ini the end of a political generation, akhir dari suatu generasi politik. Jadi, tahun 2014 nanti akan muncul pendatang baru di panggung politik dengan mimpi baru mereka dan juga obsesi-obsesi yang baru pula.

Maka kami memandang jangan sampai kaki kita ditarik-tarik terus ke belakang. Mari menatap ke depan, membangun, dan memajukan bangsa, menghilangkan segala bentuk dendam sejarah. Ini agar ada kekuatan saling percaya di antara kita dan melangkah tanpa curiga-mencurigai.

Untuk inilah digagas rekonsiliasi dan perlu dicatat bahwa rekonsiliasi ini tidak bermaksud akan adanya pengampunan terhadap pelanggar hukum. Yang bersalah tetap harus diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Demikian pula dengan penghargaan terhadap tokoh-tokoh muda atau para pemimpin ”balita”, di mana hal ini telah kami canangkan sejak mukernas di Makassar. Ini adalah semacam stimulasi agar bermunculan sosok-sosok segar dan berkualitas dari lapisan anak muda di negeri ini. Pada sisi lain, kita melihat seluruh calon presiden yang telah muncul rata-rata telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai sebuah proposal bagi Indonesia yang lebih bernas, tentu sah-sah saja jika kami mengusulkan tokoh muda.

Kriteria 106 pemimpin ‘balita’ ini pun masih sangat sederhana. Pertama, mereka memiliki track record moral yang baik, belum terkontaminasi perilaku KKN. Memiliki kompetensi dan kualitas kepemimpinan dan telah mulai muncul di publik serta media massa.

Mereka aktif di berbagai bidang, apakah di LSM, kampus, pekerja sosial, budayawan, pengusaha dan sebagainya. Kami ingin mengatakan, saat ini setidaknya ada 106 pemimpin muda yang siap membuat bangsa ini maju dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Inilah penjelasan kami terhadap beberapa kritik yang dialamatkan kepada PKS. Masukan-masukan tersebut sungguh kami hargai dan merefleksikan betapa eratnya rasa saling memiliki di antara kita, anak bangsa.

Secara substansi kritikan-kritikan tersebut menyangkut kaifiyah, di mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika kreativitas para kader dan simpatisan. Wilayah ideologis dan asas kami ialah Islam, tetap kokoh.

Ikhtisar:
- Prinsip PKS tidak pernah berubah sejak awal hingga kini.
- Tidak ada keputusan yang menyatakan Soeharto adalah pahlawan.
- Tidak ada perubahan khitthah, tetapi secara kaifiyah mungkin saja ada yang
keliru.

http://republika.co.id/koran/0/17994.html

Mampukah PKS mengambil ‘keuntungan’ dari ajakan golput Gus Dur kepada warga nahdliyin? Bisakah warga tradisional nahdiyin beralih ke PKS? Tidakkah PKS bertentangan bahkan memusuhi kultur nahdliyin?

Beberapa kalangan ‘menilai’ idiologi dan kultur PKS tidak sejalan dengan kultur tradisional nahdiyin. Sehingga harapan PKS menggaet warga nahdliyin hanya mimpi di siang bolong. Saya sendiri tidak tahu sumber data dan fakta yang mereka gunakan.

Namun demikian, tanpa harus membuka motif politik para ‘pengamat’ ini, nyatanya penilaian tanpa studi lapangan ini terbukti bertolak belakang dengan kenyataan empiris di kantong-kantong nahdliyin.

Tergelitik dengan komentar-komentar yang seolah-olah ada jurang yang jauh antara PKS dan kultur tradisional, saya melakukan field study kecil-kecilan.

Saya berharap akan ada peneliti profesional yang melakukan studi serius terhadap topik ini sehingga bangsa kita terbiasa dengan ‘komentar ilmiah’ dan menghilangkan budaya gosip.

Dengan dana dan kemampuan terbatas, studi lapangan yang saya lakukan terbatas hanya menyoroti satu lokasi. Lokasi yang saya pilih adalah Desa Srimartani yang terletak di kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul propinsi DI Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Srimartani mayoritas warganya kalangan nahdliyin. Bahkan ada dua pesantren tradisional nahdliyin di desa ini.

Sebagai daerah dengan mayoritas warga nahdliyin, pengurus DPRa PKS Srimartani (tingkat desa) ternyata digawangi oleh kader-kader nahdliyin. Sebagai Ketua PKS ranting Rusdi Martono warga nahdliyin Dusun Tambalan, sekretaris Eko Heri warga nahdliyin Dusun Mojosari dan bendahara Haryadi warga nahdliyin Dusun Sanansari. Dan walaupun mereka sekarang aktif di PKS, kultur tradisional nahdliyin tetap melekat.

Dari hasil wawancara tatap muka, mereka menyatakan kalau tidak pernah ada arahan dari struktur maupun ‘ustadz-ustadz’ PKS agar meninggalkan tradisi nahdliyin seperti tahlilan, qunut maupun sholat tarawih 23 rakaat.

Bahkan yang ada adalah imbauan untuk tetap menjalankan tradisi nahdliyin dengan tetap menjaga ukhuwah umat Islam tanpa terjebak pada perbedaan khilafiyah. Karena kalau terjebak pada masalah-maslah klasik seperti itu maka kita akan melupakan problem yang lebih besar seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Kultur tradisional ini bahkan bukan hanya bisa dilihat dari perilaku kader dan pengurus PKS Srimartani yang tetap menjalankan tradisi nahdliyin, tapi juga bisa ditilik dari program dan aksi resmi kepartaian. Di antara program DPRa PKS Srimartani adalah tahlilan untuk keluarga kader atau simpatisan yang meninggal dunia. Seperti yang sudah dilakukan di dusun Umbulsari dan Rejosari beberapa waktu yang lalu. Program lain adalah kajian kitab kuning bersama Kyai Fauzan Ahmad.

Dengan bimbingan Kyai muda nahdliyin ini pengurus DPRa PKS Srimartani mengkaji kitab Nashaihul Ibad. Kitab klasik tentang akhlak karya Imam Nawawi Al-Bantani ini merupakan kitab ‘wajib’ di pesantren-pesantren nahdliyin.

Itu semua memang hanya fakta kecil yang belum sampai derajat ilmiah, namun paling tidak diatas derajat gosip yang sering dilontarkan secara tidak bertanggung jawab. Harapan saya akan ada penelitian ilmiah yang komprehensif dari para peneliti profesional.

Ali Abdurabbih, aliabdurabbih@yahoo.co.id

Presiden SBY menyorot tajam kinerja lembaga Survei. Menurut presiden banyak lembaga survei yang tidak kredibel dan bekerja sesuai pesanan. Artinya hasil survei sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kliennya. Hasil survei ini kemudian dilansir kepada publik melalui media. Tujuannya adalah pencitraan dan mempengaruhi opini publik.

Belakangan ini masyarakat memang sering dibingungkan oleh hasil sebuah survei dan juga quick count alias penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga. Tradisi baru dalam politik yang tadinya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dalam berdemokrasi tersebut, ternyata dijadikan ajang petualangan para surveyor gadungan, maupun para akademisi yang bersedia melacurkan diri.

Kita tentu saja masih ingat dengan hasil penghitungan cepat Pilkada Sumatera Selatan. Saat itu dua lembaga survei, yakni LSI Sjaiful Mujani dan LSI Denny JA menyatakan Alex Nurdin memenangkan pilkada mengalahkan Sjahrial Oesman. Sementara Puskaptis pimpinan Husin Yazid menyatakan sebaliknya.

Dua pihak kemudian saling mengklaim kemenangan dan memasang iklan besar-besaran pada koran setempat. Kantor KPUD Sumsel dikepung. Hampir saja terjadi perang antar pendukung. Hasilnya dari rekapitulasi KPUD ternyata Alex Nurdin yang dinyatakan menang.

Di Jawa Timur, baik LSI Sjaiful Mujani maupun LSI Denny JA, Puskaptis Husin Yazid dan Pusdeham Unair menyatakan pasangan Kaji yang menang. Namun rekapitulasi KPUD menyatakan sebaliknya bahwa pasangan Karsa yang memenangkan Pilkada.

Untung saja para calon yang bersaing dan masyarakat Jawa Timur cukup dewasa. Mereka kemudian menyerahkan sengketa melalui jalur hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan kalau masyarakat Jatim terprovokasi. Situasinya pasti jauh lebih kacau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Maluku Utara.

Jauh sebelumnya ketika berlangsung Pilkada Jawa Barat, Puskaptis dalam penghitungan cepat juga menyatakan pasangan Dani Setiawan-Iwan Sulanjana yang menang. Namun ternyata hasil penghitungan KPUD pasangan HADE yang memenangkan pilkada.

Soal survei parpol, yang paling mengejutkan adalah hasil survei yang dilansir oleh LSI Sjaiful Mujani belum lama berselang, yang menyatakan Partai Demokrat sebagai partai yang paling banyak dipilih. Partai yang semata-mata hanya mengandalkan perolehan suaranya pada kinerja Presiden SBY ini mengalahkan suara PDIP, Golkar dan PKS.

Hasil ini sungguh sangat mengagetkan. Sebab selama ini sejumlah survei yang digelar oleh berbagai lembaga selalu menempatkan PDIP dan Golkar di tempat teratas. Baru setelah itu suara Demokrat bersaing dengan PKS dan terkadang bertukar tempat.

Dalam sejumlah survei, popularitas Presiden SBY juga tidak bagus-bagus amat. Sebelumnya selalu dikalahkan oleh Megawati. Baru saja belakangan ini SBY bisa kembali menyalip Megawati. Namun diperkirakan popularitas SBY akan kembali menurun seiiring krisis ekonomi.

Citra SBY belakangan juga mendapat pukulan telak ketika mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafi’i Maarif menyatakan bahwa The Real President adalah Wapres Jusuf Kalla. Sebab menurut Maarif sesungguhnya yang banyak bekerja mengatasi masalah adalah Jusuf Kalla.

Banyak yang mencurigai bahwa survei ini tidak lagi independen. Kecurigaan itu tidak berlebihan. Sebab Sjaiful Mujani berada dalam satu lembaga Freedom Institute bersama Rizal Malarangeng.Seperti diketahui Malarangeng bersaudara adalah pemilik FOX lembaga konsultan politik yang disewa oleh Partai Demokrat.

FOX menggarap iklan ulang tahun Partai Demokrat ke-7 secara besar-besaran di media cetak dan TV. Jadi kalau kemudian muncul kecurigaan wajar-wajar saja. Apalagi hasil surveinya juga rada-rada ajaib.

LSI Sjaiful Mujani selama ini sesungguhnya disewa oleh Golkar untuk menangani sejumlah survei dan membantu pilkada.Tetapi prediksinya politiknya sering salah dan mengecewakan para petinggi Golkar. Karena itu tidak aneh bila ia kemudian ia dicurigai menyeberang ke Demokrat.

Akan halnya Denny JA sudah lama ia dijauhi oleh media, karena perannya sebagai konsultan politik, sering menggunakan survei untuk mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa pilkada, ia tak segan memasang iklan besar-besaran di media dan menyatakan pasangan calon yang didukungnya akan memenangkan pilkada.

Iklan yang dipasang beberapa hari menjelang pilkada ini sesungguhnya tidak etis. Sebab dengan berlindung di balik data akademis, LSI Denny JA mempengaruhi publik untuk kepentingan kliennya.

Jadi dengan gambaran semacam itu, memang sudah waktunya keberadaan lembaga survei diatur. Dengan begitu lembaga survei abal-abalan tidak mudah bermunculan dan mempermainkan opini publik. Selain itu sudah seharusnya lembaga survei juga dipisahkan dari kegiatan konsultan politik yang menjadi tim sukses.

Billy Duta Adhyasta, billyadhyasta@gmail.com

INILAH.COM, Jakarta – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan akreditasi pada lembaga hitung cepat menimbulkan reaksi perlawanan dari berbagai lembaga survei. Padahal ada kekhawatiran KPU dan publik bahwa lembaga hitung cepat dan lembaga survei menjadi ‘algojo’ penentu opini publik.

Wacana KPU ini ditolak dan ditentang oleh Forum Peneliti Opini Publik (FPOR), gabungan dari peneliti opini publik dari lembaga riset opini publik dan sejumlah peneliti dari universitas di seluruh Indonesia.

Forum ini antara lain beranggotakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), The Indonesian Institute, dan dan Institute Riset & Development Indonesia.

Sebelumnya Forum (FPOR) itu juga mengecam RUU Pemilu yang memuat aturan lembaga survei tidak boleh mengumumkan quick count dalam hitungan jam setelah pemilu digelar, tapi satu hari setelah penghitungan suara oleh KPU. Aturan itu dianggap berlebihan dan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Forum itu juga menduga anggota Pansus Penyusunan UU Pemilu tidak mengerti arti quick count. Alasan bahwa saksi-saksi mereka tidak akan gigih lagi setelah mengetahui hasil quick count, dianggap tidak beralasan. Padahal yang harus dijujung tinggi adalah kepentingan publik luas, bukan internal calon atau parpol.

KPU dan masyarakat menilai kredibilitas lembaba-lembaga survei dalam menjalankan fungsinya kian merosot. Sebab sejumlah lembaga survei sudah mengalami disfungsionalisasi dari lembaga yang obyektif, akuntabel, transparan dan kredibel, bergeser menjadi lembaga komersial, berperan ganda dan tak bisa dipercaya.

Publik pun kian meragukan keberadaan sejumlah lembaga survei selama tidak ada perbaikan kualitas lembaga-lembaga survei, meski FPOR itu mengklaim melakukan riset opini publik secara profesional (transparan, akuntabel, ilmiah).

Lembaga survei juga mengaku bekerja berdasarkan kode etik riset opini publik yang berlaku secara universal, yang dirumuskan oleh World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Jika kredibilitas lembaga-lembaga survei jatuh, maka siapa lagi yang masih percaya survei Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, atau Puskaptis?

Kasus survei keempat lembaga dalam konteks Pilkada Provinsi Jatim sudah terbukti membingungkan masyarakat. Banyak media dan publik yang mempertanyakan dan menggugat seiring kecenderungan sosial yang kuat bahwa survei dan jajak pendapat sudah tak layak dipercaya.

Bahwa jika survai-survei LSI Mujani, LSN, LSI Denny, LSN, Indo Barometer dan lainnya tidak lagi kredibel, hanya soal waktu saja lembaga survei akan gulung tikar akibat kehilangan kepercayaan publik dan pasar.

Beberapa solusi agar FPOR tetap kredibel adalah:

Pertama, perbaiki kinerja. Jika FPOR hanya bereaksi menolak tekanan KPU dan publik tanpa solusi yang berarti, maka keberadaan lembaga-lembaga survei tetap menjadi dilema atau bahkan buah simalakama.

Kedua, lembaga-lembaga survei juga tak boleh merangkap sebagai konsultan politik, tim sukses, konsultan iklan, tim kampanye terselubung dan melakukan hidden agenda lainnya yang merugikan kepentingan publik.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah lembaga survei dan lembaga hitung cepat gemar ‘merangkap’ sejumlah pekerjaan tadi.

“Apa bedanya mereka dengan ‘centeng politik’?” kata seorang akademisi muda FISIP UI yang enggan disebut namanya.

Assalamu’alaikum wr wb
Akan berlangsung 16 Pilkada Kabupaten Kota sepanjang bulan Desember 2008.
Berikut Daerah yang menyelenggarakan pilkada putaran ke-2

1. Kab. Pidiejaya, NAD : 15 Desember 2008
Peserta putaran ke-2 :
- Drs H M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim : 24,12 % (Perseorangan)

- Ir Yusri Yusuf/Drs Muhammad AR/M.Ed : 24,72 % (Perseorangan)

2. Kota Subulussalam, NAD : 15 Desember 2008
Peserta putaran ke-2 :
- 1. Merah Sakti-Affan Alfian Bintang :22,97% (PKB)

- 5. Asmauddin-Salmaza : 27,28% (PPP,PKS,PD)

3. Kab. Langkat, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- Asrin Naim-Legimun : 26,54% (PPP, Partai Patriot, PBB, PBR, PKB, PDK)

- Ngogesa Sitepu/Budiono :29,14% (Partai Golkar, PDIP dan PKPB)

4. Kab. Dairi, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- 2. KRA Johnny Sitohang Adinagoro/Irwansyah Pasi : 23,96% (Golkar)

- 4. Parlemen Sinaga/Budiman Simanjuntak : 25,77% (PIB, PKPI, PSI, dan PDK)

5. Kab. Padang lawas, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- 2 Drs Rahmad P Hasibuan-H Aminuddin Harahap : 26,54% (PBB,DEMOKRAT, PBR, PKPB)

- 7 H Basrah Lubis SH-H Ali Sutan Harahap : 23.91% (GOLKAR & PKS)

6. Kab. Kerinci, JAMBI :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Ami Taher – Dianda Putra : 23,61 % (PKS-Independen)

- 6 Murasman / Rahman : (PBR&PPP)

7. Kab. Bengkulu Selatan, BENGKULU :
Peserta putaran ke-2 :
- 7 Dirwan Mahmud-Hartawan : 15.03% (PDIP)

- 8 Reskan Effendi-Rohidin : 20.67% (PKS, Golkar)

8. Kab. Garut, JABAR :
Peserta putaran ke-2 :
- 2 Gunawan-Oim Abdurohim : 22,9% (Golkar, PDIP)

- 3 Aceng HM Fikri-Dicky Candra : 20,3% (independen)

9. Kab. Ciamis, JABAR :
Peserta putaran ke-2 :
- 3 Kol (Purn) H Engkon Komara-Drs Iing Syam Arifin (Hebring) : 23,83 % (Golkar, PAN, PKB, PBB)

- 5 Jeje Wiradinata- Husin M Al-Banjari (Jembar) : 19,65% (PDIP,PKS)

10. Kab. Sanggau, KALBAR :
Peserta putaran ke-2 :
- Yansen Akun Effendy–Abdullah : 28,29 % (PKPB, PDS dan Demokrat)

- Setiman H Sudin–Paolus Hadi : 19.98 % (PNBK, PSI, PKS, PPP, PBB, PBR, Patriot, PPNUI)

11. Kab. Kuburaya, KALBAR :
Peserta putaran ke-2 :
- Muda Mahendrawan – Andreas Muhrotien (perseorangan)

- Sujiwo – Raja Sapta Oktohari (PDIP,PPD)

12. Kab. Pinrang, SULSEL :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Aslam Patonangi-A Kaharuddin Mahmud (Askar) : 27,02% (PAN)

- 2 A Irwan Hamid-Hj Nurrachmi Sappewali Moenta (Ihsanta ) : 18,93 % (GOLKAR & 10 partai)

13. Kab. Konawe Utara, SULAWESI UTARA :
Peserta putaran ke-2 :
- H Zaini Aroni- H Mahrip (Zam Zam) : 28,90% (PAN, PBB, PPDI)

- H Lalu Sajim Sastrawan Angrat- TGH Munajib Kholid Muhyiddin : 23,39% (Independen)

14. Kab. Kupang, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- Drs. Ayub Titueki, MS, Ph.D-Victor Jermias Tiran, S.Sos, M.Si (paket Tutor)

- Drs. Ruben Funay – Ir. Fritz Djubida (paket Berita) : (golkar)

15. Kab. Belu, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- Drs. Joachim Lopez-Ludovikus Taolin, B.A ( Paket Jalin) : (PDK,PD,Patriot Pancasila, PPIB,PDKB)

- -drg. Gregorius Mau Bili-Drs. Berchmans Mau Bria (paket Gemar); (PDIP, PAN, PKPI, Partai Merdeka, PDS, PPD)

16. Kab. Manggarai Timur, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Yoseph Tote-Agas Andreas : 26.79% (Golkar)

- 2 Yoseph Biron Aur-Gorgonius D Bajang : 23.03% (PDIP)

Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Desk Pilkada
BAPILU DPP PKS

Perjuangan Dakwah Desember 2008

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Assalamu’alaikum wr wb
Akan berlangsung 16 Pilkada Kabupaten Kota sepanjang bulan Desember 2008.
Berikut Daerah yang menyelenggarakan pilkada putaran ke-2

1. Kab. Pidiejaya, NAD : 15 Desember 2008
Peserta putaran ke-2 :
- Drs H M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim : 24,12 % (Perseorangan)

- Ir Yusri Yusuf/Drs Muhammad AR/M.Ed : 24,72 % (Perseorangan)

2. Kota Subulussalam, NAD : 15 Desember 2008
Peserta putaran ke-2 :
- 1. Merah Sakti-Affan Alfian Bintang :22,97% (PKB)

- 5. Asmauddin-Salmaza : 27,28% (PPP,PKS,PD)

3. Kab. Langkat, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- Asrin Naim-Legimun : 26,54% (PPP, Partai Patriot, PBB, PBR, PKB, PDK)

- Ngogesa Sitepu/Budiono :29,14% (Partai Golkar, PDIP dan PKPB)

4. Kab. Dairi, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- 2. KRA Johnny Sitohang Adinagoro/Irwansyah Pasi : 23,96% (Golkar)

- 4. Parlemen Sinaga/Budiman Simanjuntak : 25,77% (PIB, PKPI, PSI, dan PDK)

5. Kab. Padang lawas, SUMUT :
Peserta putaran ke-2 :
- 2 Drs Rahmad P Hasibuan-H Aminuddin Harahap : 26,54% (PBB,DEMOKRAT, PBR, PKPB)

- 7 H Basrah Lubis SH-H Ali Sutan Harahap : 23.91% (GOLKAR & PKS)

6. Kab. Kerinci, JAMBI :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Ami Taher – Dianda Putra : 23,61 % (PKS-Independen)

- 6 Murasman / Rahman : (PBR&PPP)

7. Kab. Bengkulu Selatan, BENGKULU :
Peserta putaran ke-2 :
- 7 Dirwan Mahmud-Hartawan : 15.03% (PDIP)

- 8 Reskan Effendi-Rohidin : 20.67% (PKS, Golkar)

8. Kab. Garut, JABAR :
Peserta putaran ke-2 :
- 2 Gunawan-Oim Abdurohim : 22,9% (Golkar, PDIP)

- 3 Aceng HM Fikri-Dicky Candra : 20,3% (independen)

9. Kab. Ciamis, JABAR :
Peserta putaran ke-2 :
- 3 Kol (Purn) H Engkon Komara-Drs Iing Syam Arifin (Hebring) : 23,83 % (Golkar, PAN, PKB, PBB)

- 5 Jeje Wiradinata- Husin M Al-Banjari (Jembar) : 19,65% (PDIP,PKS)

10. Kab. Sanggau, KALBAR :
Peserta putaran ke-2 :
- Yansen Akun Effendy–Abdullah : 28,29 % (PKPB, PDS dan Demokrat)

- Setiman H Sudin–Paolus Hadi : 19.98 % (PNBK, PSI, PKS, PPP, PBB, PBR, Patriot, PPNUI)

11. Kab. Kuburaya, KALBAR :
Peserta putaran ke-2 :
- Muda Mahendrawan – Andreas Muhrotien (perseorangan)

- Sujiwo – Raja Sapta Oktohari (PDIP,PPD)

12. Kab. Pinrang, SULSEL :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Aslam Patonangi-A Kaharuddin Mahmud (Askar) : 27,02% (PAN)

- 2 A Irwan Hamid-Hj Nurrachmi Sappewali Moenta (Ihsanta ) : 18,93 % (GOLKAR & 10 partai)

13. Kab. Konawe Utara, SULAWESI UTARA :
Peserta putaran ke-2 :
- H Zaini Aroni- H Mahrip (Zam Zam) : 28,90% (PAN, PBB, PPDI)

- H Lalu Sajim Sastrawan Angrat- TGH Munajib Kholid Muhyiddin : 23,39% (Independen)

14. Kab. Kupang, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- Drs. Ayub Titueki, MS, Ph.D-Victor Jermias Tiran, S.Sos, M.Si (paket Tutor)

- Drs. Ruben Funay – Ir. Fritz Djubida (paket Berita) : (golkar)

15. Kab. Belu, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- Drs. Joachim Lopez-Ludovikus Taolin, B.A ( Paket Jalin) : (PDK,PD,Patriot Pancasila, PPIB,PDKB)

- -drg. Gregorius Mau Bili-Drs. Berchmans Mau Bria (paket Gemar); (PDIP, PAN, PKPI, Partai Merdeka, PDS, PPD)

16. Kab. Manggarai Timur, NTT :
Peserta putaran ke-2 :
- 1 Yoseph Tote-Agas Andreas : 26.79% (Golkar)

- 2 Yoseph Biron Aur-Gorgonius D Bajang : 23.03% (PDIP)

Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Desk Pilkada
BAPILU DPP PKS

PKS, ‘Unta’ tak Berpunuk

Seolah tidak mengenal kata lelah, unta melayani manusia di mana saja dan kapan saja. Bahkan ketiadaan punuk bukanlah halangan bagi unta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi manusia.

Unta sedikitnya dibedakan menjadi dua: unta Asia (jenis Bactrian) dan unta Arab (jenis Dromedary). Keduanya mudah dibedakan dari jumlah punuknya. Unta arab berpunuk satu, sedangkan unta asia berpunuk dua.

Namun di musim haji ini, ada makhluk tanpa punuk yang memiliki semangat berkobar-kobar layaknya unta. ‘Unta-unta’ tak berpunuk tersebut membuka posko 24 jam dan siap melayani siapa saja, khususnya jamaah haji Indonesia. Siapakah mereka? Siapa lagi kalau bukan para kader PKS cabang Arab Saudi.

Pelayanan posko relawan haji yang didirikan si Bulan Kembar Pengapit Padi itu meliputi: bantuan bagi jamaah haji yang tersesat, informasi haji, pembagian buku gratis, layanan kesehatan ringan dan penjualan kartu seluler. Sebagaimana diiklankan situs resminya, www.pks-arabsaudi.org, posko partai bernomor 8 ini buka tanggal 8/13 Dzulhijjah 1429 H.

Selain punuk, hewan itu dikenal memiliki sejumlah ciri lainnya yang sungguh mengagumkan. Kelebihan unta sedikitnya ada 8, sebagaimana nomor urut PKS:

1). Mampu tidak makan dan minum selama 8 hari pada suhu 50 derajat celsius.

2). Mampu meminum air hingga 130 liter dalam waktu kurang dari 10 menit.

3). Lapisan selaput lendir dalam hidung yang 100 kali lebih besar dari yang ada pada manusia. Ini menjadikan unta mampu menyerap 66% kelembapan udara.

4). Bulu mata berlapis dua yang melindungi mata dari terjangan badai pasir.

5). Kemampuan menutup lubang hidungnya demi mencegah masuknya pasir.

6). Telapak kaki lebar sehingga mudah berjalan di atas padang pasir tanpa terperosok.

7). Walau mampu melahap 30-50 kg makanan dalam sehari, dalam keadaan yang berat unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan 2 kg rumput sehari.

8). Unta memiliki bibir yang sangat kuat mirip karet, yang memungkinkannya memakan tumbuhan berduri tajam.

Dengan segudang kehebatan ini, unta dijuluki ‘kapal padang pasir’.

Abu Awlaadih, onenosed@googlemail.com

Ampah,9 oktober 2008

Agung suparjono